Cara membuat KPI Sales dan Marketing

Peningkatan kepuasan pelanggan terhadap produk yang dijual, antusiasme karyawan dan perusahaan dengan reputasi terbaik merupakan ketiga karakteristik perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran. Ketiga karakteristik tersebut adalah Key Performance Indicator (KPI) Sales dan Marketing, yang diterapkan dalam mengikuti tips meningkatkan produktivitas marketing perusahaan Anda. Artikel kali ini membahas tentang KPI Sales dan Marketing.

KEY PERFORMANCE INDICATOR

Definisi KPI

Key Performance Indicator (KPI) disebut juga Key Success Indicator (KSI) adalah sebuah nilai terukur yang memberikan informasi sejauh mana perusahaan dapat mengukur mengukur kinerja karyawan dan memastikan mereka tetap pada jalur untuk memperbaiki dan atau mencapai target kerja perusahaan yang sesuai dengan tujuan bisnis. Hal itu membantu para manajemen bisa tahu tentang aspek atau komponen apa saja yang membuat karyawan tersebut unggul. Sehingga dapat tercipta mekanisme penilaian karyawan yang obyektif.

KPI Sales dan Marketing bisa juga salah satu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan atau tenaga pemasaran dalam hal memenuhi tujuan strategis dari program yang dijalankan oleh bagian penjualan dan pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu proses yang berkelanjutan tentang perencanaan dan pelaksanaan bauran pemasaran yang dikenal dengan 4P (Product, Price, Place, Promotion). Pemasaran yang tujuannya untuk menciptakan pertukaran antara karyawan atau tenaga pemasaran dan perusahaan.

Pengukuran KPI

Berikut 6 hal penting harus diketahui dalam pengukuran kinerja para karyawan yang bekerja di bidang sales dan marketing ini.

  1. Sales revenue atau pendapatan penjualan merupakan ukuran yang biasanya dijadikan sebagai acuan utama dari pengukuran efektivitas suatu kinerja bisnis pemasaran. Bentuknya berupa persentase pertumbuhan omset serta pendapatan yang diterima dalam satuan Rupiah.
  2. Berbeda dengan sales revenue, sales volume atau volume penjualan yang biasanya dijadikan sebagai acuan pengukuran penjualan itu sendiri. Sales volume diukur dalam bentuk unit, barang, produk dan atau jasa yang terjual.
  3. Market share atau saham pasar yang acuan pengukurannya adalah pangsa pasar dari produk yang dijual dibandingkan dengan produk sejenis dari pesaing. Bentuknya berupa persentase dari angka pangsa pasar yang diambil dari berbagai jenis produk dari berbagai jenis industri.
  4. Untuk mengukur indeks kepuasan pelanggan terhadap produk dan atau jasa yang ditawarkan, pengukurannya dilakukan dengan customer satisfaction index. Skor dalam pengukuran ini skalanya sebesar 1-5 atau 1-10. Angka ini bisa diperoleh dari riset lembaga independen yang melakukan penelitian untuk pengukuran tersebut.
  5. Untuk mengetahui sejauh mana konsumen tahu dan menyukai produk dan atau jasa yang ditawarkan dari segi merek (brand) suatu perusahaan, pengukurannya dilakukan dengan brand awareness index. Skor dalam pengukuran ini skalanya sebesar 1-5, demikian juga untuk mendapatkan nilainya.
  6. Diukur dengan menggunakan customer acquisition and retention, perusahaan bisa meneliti berapa jumlah pelanggan, baik pelanggan lama, yang bertahan maupun pelanggan baru. Ukuran jumlah pelanggan ini juga dipisahkan dari jumlah belanja atau pendapatannya. Jika pendapatan setiap pelanggan dan jumlah belanja ini naik, maka pendapatan perusahaan pun akan semakin naik.

Daftar KPI Sales dan Marketing

KPI Sales dan Marketing dapat membantu memberikan wawasan bagi karyawan yang tidak bersentuhan dengan penjualan, kemudian akan terlibat dalam penyusunan Balance Scorecard (BSC) di perusahaan. Berikut 9 daftar KPI di bidang Sales dan Marketing, antara lain:

1. Persentase pertumbuhan pendapatan penjualan (sales revenue) yang diukur dalam unit persentase: %

2. Jumlah sales revenue per kategori produk yang diukur dalam satuan harga (Rupiah)

3. Rasio jumlah total biaya iklan atau pemasaran yang dibandingkan dengan jumlah pertumbuhan nilai penjualan yang diiukur dalam satuan harga (Rupiah) untuk mengukur efektivitas apakah sebuah iklan atau pemasaran yang dilakukan telah memberikan hasil yang memadai.

4. Jumlah produk baru yang dikembangkan dibandingkan dengan produk kompetitor. Pengukurannya dalam bentuk angka.

5. Nilai merk (brand value) disesuaikan dengan tingkat persepsi pelanggan yang diukur dalam satuan indeks.

6. Tingkat kepuasan pelanggan (customer satisfaction) terhadap produk yang diukur dalam satuan indeks.

7. Persentase dari kesesuaian antara peramalan dari permintaan barang dengan permintaan riil yang diukur dalam unit persentase: %

8. Tingkat profitabilitas produk per kategori produk dan atau jasa yang diukur dalam satuan harga (Rupiah).

9. Persentase dari biaya iklan atau promosi terhadap total sales revenue yang diukur dalam unit persentase: %

Demikian informasi tentang cara membuat KPI sales dan Marketing. Semoga bermanfaat bagi para pembaca!

Read More

UU Ketenagakerjaan Terbaru

Demi kesejahteraan seluruh karyawan dan kemajuan perusahaan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan memiliki kebijakan tersebut dalam mengelola karyawan.

UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 terdiri atas 193 pasal tentang seluruh kewajiban perusahaan terhadap karyawan dan hak apa saja yang berhak didapatkan oleh karyawan. Dari keseluruhan pasal, Blog PayrollBozz menyajikan isi UU Ketenagakerjaan terbaru. Adapun 6 hal yang diatur di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Status Karyawan

Status karyawan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan. Adapun 2 jenis perjanjian kerja tersebut adalah (1) perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) untuk karyawan kontrak (2) perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) untuk karyawan tetap. Perjanjian kerja tersebut diatur dalam pasal 56 – 60.

2. Upah Karyawan

UU Ketenagakerjaan mengatur soal pengupahan dalam sebelas pasal, yaitu Pasal 88-98. Dikatakan bahwa setiap karyawan atau pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak dari segi kemanusiaan.

Pengupahan meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan dan atau sakit, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan, upah karena menjalankan cuti atau istirahat, dan lain-lain.

Upah minimum untuk pekerja/buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pemerintah. Upah karyawan terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap, maka persentase gaji pokok sebesar 75% dari total gaji tetap. Penghitungan gaji bisa dihitung bersamaan dengan tunjangan kehadiran, upah lembur, BPJS dan sebagainya.

3. Upah Lembur

Dalam Pasal 77, upah lembur harus dihitung selama sejam adalah 1/173 dikali upah sebulan. Peraturan waktu kerja karyawan yang diberlakukan, yaitu selama 7 jam sehari atau 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu; atau 8 jam sehari atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu.

Perusahaan juga wajib membayar upah lembur kepada karyawan ingin bekerja lembur apabila diperlukan dan harus ada persetujuan dari perusahaan. Waktu kerja lembur karyawan yang diberlakukan, yaitu maksimal 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam seminggu.

4. Istirahat dan Cuti Karyawan

Dalam Pasal 79 ayat 2 disebutkan bahwa perusahaan wajib memberikan waktu istirahat dan cuti bagi karyawan. Waktu istirahat dan cuti yang dimaksud adalah sebagai berikut:

  • Istirahat antara jam kerja selama minimal 30 menit setelah bekerja selama 4 jam terus menerus. Waktu istirahat ini tidak dihitung sebagai jam kerja;
  • Istirahat mingguan selama 1 hari untuk 6 hari kerja seminggu, atau 2 hari untuk 5 hari kerja seminggu;
  • Cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah karyawan bekerja selama setahun terus menerus;
  • Istirahat panjang minimal 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8, masing-masing 1 bulan untuk karyawan yang masa kerjanya selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama. Setelah cuti panjang, karyawan tidak berhak mendapat istirahat tahunan dalam 2 tahun berjalan. Hal ini juga berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun.

5. Hak Karyawan Perempuan

Hak-hak khusus untuk karyawan perempuan ditentukan dalam Pasal 81 – 82. Hak tersebut meliputi hak bagi karyawati yang sakit untuk tidak bekerja pada hari pertama dan kedua masa haid, waktu istirahat untuk karyawati yang melahirkan dan atau keguguran serta hak bagi karyawati yang ingin menyusui anaknya selama waktu kerja.

6. Tenaga Kerja Asing

Keberadaan tenaga kerja asing diatur dalam Pasal 42 – 49. Bagi perusahaan yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing, berikut 5 kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:

  • Wajib mendapatkan izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan yang ditunjuk.
  • Wajib memastikan karyawan asing itu dipekerjakan sesuai jabatan dan waktu yang sesuai dengan Keputusan Menteri
  • Wajib menunjuk karyawan Indonesia sebagai pendamping bagi karyawan asing yang dipekerjakan.
  • Wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi karyawan Indonesia sesuai dengan jabatan yang diduduki oleh karyawan asing
  • Wajib memulangkan karyawan asing ke negara asalnya setelah masa kerjanya berakhir

Demikian informasi mengenai UU Ketenagakerjaan Terbaru sesuai dengan keputusan Menteri. Semoga bermanfaat bagi para pembaca!

Read More

Seluk Beluk tentang PPh 21 untuk Karyawan Kontrak

Saat ini persaingan makin meningkat di dunia kerja, fenomena karyawan kontrak di Indonesia sendiri telah berlangsung cukup lama, baik dilakukan oleh perusahaan lokal maupun perusahaan asing.

Tak jarang banyak perusahaan mau menggunakan karyawan kontrak bagi dengan berbagai alasan. Diantaranya adalah karena kemampuan perusahaan terbaru yang belum mapan, membutuhkan pembiayaan, pengelolaan dan iklim usaha serta meningkatkan stabilitas perusahaan.

Maka dari itu, setiap perusahaan telah menerapkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan perjanjian kerja untuk karyawan kontrak. Salah satu peraturan tersebut adalah peraturan perpajakan PPh 21 yang berlaku dalam sistem kontrak. Berikut ulasan lengkap tentang pengertian karyawan kontrak dan perhitungan PPh 21 untuk karyawan kontrak.

Pengertian Karyawan Kontrak

Secara hukum, karyawan kontrak adalah karyawan dengan status bukan karyawan tetap. Dengan kata lain, karyawan kontrak juga adalah karyawan memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan terbatas untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Istilah karyawan kontrak sering disebut ‘’Karyawan PKWT’’, artinya karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Secara praktek, setiap perusahaan yang menerapkan sistem kontrak jangka waktu tertentu, sebelum kemudian karyawan tersebut diangkat menjadi karyawan tetap.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016 pada Pasal 1 ayat 10, karyawan tetap merupakan karyawan yang memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta karyawan yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu

Perhitungan PPh 21 Karyawan Kontrak

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP) no. 545/PJ./2000, untuk menghitung PPh 21, meskipun status karyawan adalah “kontrak’’, baik kontrak untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan pekerjaan tertentu, karyawan tersebut bisa memperoleh gaji dan atau imbalan dalam jumlah tertentu secara berkala. Maka dari itu, cara perhitungan PPh 21 untuk karyawan kontrak sama dengan karyawan tetap.

Namun, perbedaannya terletak pada pengurang biaya jabatan yang diperoleh sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimum Rp 500.000 per bulan sejak tahun 2009.

Contoh Kasus

Pamela dengan status hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) digolongkan sebagai karyawan kontrak yang dikenakan PPh 21 sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-32/PJ/2015. Pamela adalah karyawati yang bekerja sebagai staf Administrasi di PT XYZ dengan memperoleh upah pokok sebulan Rp 7.000.000,00. PT XYZ mengikutsertakan karyawan tersebut ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dibayarkan oleh pemberi kerja sebesar 0.5% dan 0.3%. Pamela dapat menanggung iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2% dari upah setiap bulan. Maka perhitungan besarnya PPh 21 yang diterima Pamela di bulan September adalah:

  • Upah pokok = Rp 7.000.000
  • JKK = 0.5% x Rp 7.000.000 = Rp 35.000
  • JK = 0.3% x Rp 7.000.000 = Rp 21.000

Penghasilan bruto = Upah pokok + JKK + JK

= Rp 7.000.000 + Rp 35.000 + Rp 21.000

= Rp 7.056.000

Jumlah penghasilan bruto yang didapat Pamela adalah Rp 7.056.000,-

Pengurangan:

  • Biaya jabatan = 5% x 7.056.000 = Rp 353.152
  • Iuran JHT = 2% x 7.000.000 = Rp 140.000

Total biaya jabatan + iuran JHT = Rp 493.152

Penghasilan netto adalah total penghasilan bruto dikurangi dengan total biaya jabatan dan iuran JHT.

Penghasilan netto = Rp 7.056.000 – Rp 493.152 = Rp 6.562.848

Penghasilan netto setahun = Rp 6.562.848 x 12 bulan = Rp 78.754.176

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 Pasal 1.

PTKP

  • Untuk WP sendiri = Rp 54.000.000 (tarif PTKP untuk wajib orang pribadi)
  • Total PTKP = Rp 54.000.000

Total Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun = Penghasilan netto setahun – total PTKP

= Rp 78.754.176 – Rp 54.000.000

= Rp 24.754.176

PPh 21 terhutang setahun

= 5% x Rp 24.754.176

= Rp 1.237.709

PPh 21 terhutang dalam bulan September = Rp 1.237.709 / 12 bulan = Rp 103.142,-

Demikian informasi tentang pengertian karyawan kontrak beserta perhitungan PPh 21 untuk karyawan kontrak. Semoga bermanfaat bagi para pembaca!

Read More